Hot News

KPK Dapatkan Bukti Adanya Aliran Dana Ke Rekening TGB

MerdekaNews.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau yang lebih dikenal dengan gelar Tuan Guru Bajang (TGB), hingga kini masih diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keterlibatan dirinya dalam kasus aliran dana divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

TGB diduga menerima aliran divestasi dana periode 2009-2013. Menurut laporan Majalah Tempo.

"Saat ini masih mendalami siapa saja pihak yang mengambil kebijakan dari divestasi PT Newmont," ujar Febri Diansyah (Juru bicara KPK)  saat ditemui di kantornya, (18/9/2018).

Selain memeriksa TGB, KPK juga pernah memeriksa Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin pada Juli 2018. Usai diperiksa, Amin mengaku mengklarifikasi terkait penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang kini berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT).

"Hanya untuk klarifikasi saja, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum," kata Amin.


Bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), KPK menemukan dugaan aliran dana dari PT Recapital Asset Management ke rekening Bank Mandiri Syariah milik TGB senilai Rp 1,15 Miliar pada tahun 2010 lalu. KPK mensinyalir uang itu berkaitan dengan pembelian 24% saham hasil divestasi Newmont oleh PT Multi Daerah Bersaing yang merupakan kongsi perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing dan PT Multi Capital pada November 2009.

Dilansir dari laman tempo.co, Penyelidik menanyai TGB dengan 20 pertanyaan, mulai mengenai keputusan divestasi, penjualan saham hingga aliran dana ke rekening pribadinya. “Salah satu pertanyaan tentang aliran dana dari PT Recapital Asset Management ke rekening Bank Syariah Mandiri saya,” kata TGB menceritakan materi pemeriksaannya, kepada Tempo, Jumat, 14 September 2018. (Rizqi Shafari Al Azhari)
Selengkapnya »

Sistem Online Belum Siap, Pendaftaran CPNS 2018 Terancam Diundur

MerdekaNews.com - Total 238.015 formasi yang dibuka memang telah diumumkan. Tapi, penyebaran formasi ditiap Kementerian, Lembaga, dan Pemda ternyata belum terpublikasi dengan jelas.

Sebab, belum semua instansi itu menerima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Setelah mendapatkan SK formasi, semua instansi itu pun harus segera memasukkan data ke sistem sscn.bkn.go.id. Badan Kepegawaian Negara (BKN) berharap input data itu bisa dilakukan segera.

Namun, jadwal pendaftaran CPNS 2018 yang sebelumnya direncanakan mulai dibuka pada 19 September 2018 terancam diundur. Hal ini disebabkan belum siapnya Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) membuka pendaftaran secara online melalui portal sscn.bkn.go.id bahkan maintanance aplikasinya pun belum siap. Malah, sistem pendaftaran satu pintu ini dinilai cukup rumit karena mancakup seluruh Kementerian/Lembaga, Pemprov serta Kabupaten / Kota.

Dilansir dari laman tribunnews.com, calon pelamar diingatkan kembali untuk menyiapkan diri sejak saat ini mulai berkas hingga tata cara pendaftaran melalui portal sscn.bkn.go.id. Melalui portal ini, nantinya calon pelamar dapat melakukan login hingga mengunggah berkas lamaran.

Tak jarang, saat mengunggah dokumen, para calon pelamar CPNS 2018 akan menemui kesulitan. Kesulitan tersebut dapat berupa lambatnya portal sscn.bkn.go.id untuk diakses. Akhirnya berdampak pada gagal unggahnya dokumen.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BKN pun memberikan tips agar file yang diunggah dapat terupload secara lancar. Nantinya, di portal tersebut informasi perihal instansi yang membuka lowongan, formasi, jabatan, hingga persyaratan CPNS 2018 akan benar-benar disampaikan.

Untuk itu, BKN mengimbau calon pelamar untuk segera menyicil berkas umum persyaratan yang mungkin diperlukan untuk CPNS 2018. (Rizqi Shafari Al Azhari)
Selengkapnya »

Malaysia Pastikan Vaksin MR Halal Tidak Mengandung Babi, Bagaimana Dengan Indonesia ?

MerdekaNews.com, Kuala Lumpur - Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat biaya pengadaan vaksin campak-rubella dalam pelaksanaan fase pertama mencapai Rp 893,9 miliar atau hampir Rp 900 miliar. Vaksin itu diimpor dari negara India, karena produsen vaksin dalam negeri, yakni PT Bio Farma Persero belum mampu memproduksi vaksin tersebut.

Dikarenakan vaksin Measles (M) Rubela (R) yang diimpor Indonesia tersebut mengandung babi dan organ tubuh manusia, banyak orangtua yang enggan memvaksin anaknya meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberi fatwa mubah (boleh) terhadap vaksin tersebut setelah sebelumnya mengatakan vaksin tersebut haram.

Banyak petugas kesehatan mengatakan bahwa tidak ada vaksin lain selain vaksin tersebut, namun faktanya Malaysia justru menggunakan vaksin yang tidak mengandung babi dan organ tubuh manusia sama sekali, hanya klinik swasta yang menggunakan vaksin yang dinilai haram tersebut.

Dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID, Kementerian Kesehatan Malaysia memastikan semua vaksin rumah sakit pemerintah memiliki sertifikasi halal.

"Semua vaksin yang diberikan rumah sakit pemerintah dijamin halal, termasuk untuk difteri," kata Wakil Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Hilmi Yahaya dilansir di The Star Online pada Sabtu (17/3).

Dia mengatakan kementerian selalu melakukan pemeriksaan terhadap vaksin. Dengan demikian, pemerintah bisa menolak vaksin yang mengandung DNA babi.

"Vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah semuanya halal, dan Dewan Fatwa Nasional juga telah mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai masalah ini, jadi orang tua perlu mengacu pada masalah ini," ujar dia.

Pernyataan itu membantah sejumah keraguan masyarakat ihwal kehalalan vaksin untuk diberikan pada anak-anaknya. Beberapa waktu lalu, seorang anak berusia dua bulan meninggal usai keluarga menolak vaksinasi difteri.

Hilmi meminta masyarakat mewaspadai berbagai informasi yang diterima dari media sosial. Ia mengatakan, hanya ada satu vaksin di Malaysia yang mengandung DNA babi, yakni vaksin Rotavirus.

"Pemerintah tidak membeli vaksin Rotavirus. Vaksin itu hanya tersedia di klinik swasta untuk mengobati diare berat," kata dia.

Dia mengatakan pemerintah mengalokasikan 120 juta ringgit Malaysia (sekitar Rp 421 juta) setiap tahun untuk membeli vaksin 12 jenis virus. Vaksin tersebut diberikan secara gratis kepada semua bayi sampai usia tiga tahun. Kementerian Kesehatan mengimbau para orang tua segera memvaksinasi anak-anaknya untuk melindungi dari paparan infeksi.

Direktur Jenderal Kesehatan Datuk Noor Hisham Abdullah mengatakan orang tua harus menyadari dampak buruk terhadap anak di bawah tujuh tahun yang menolak imunisasi.Tahun lalu, total 32 kasus difteri dilaporkan terjadi di seluruh negeri, yang mengakibatkan tujuh kematian.

Menurut dia, yang perlu menjadi perhatian, kematian tersebut disebabkan keengganan orang tua memvaksinasi anaknya. Ia menegaskan, infeksi difteri dapat dihindari dengan imunisasi lima satu, yakni vaksinasi pada usia dua, tiga, dan lima bulan. Serta, penguatan diberikan saat usia 18 bulan. (*)
Selengkapnya »

Pengurus Wilayah Prima DMI Aceh Langsungkan Pelantikan Perdana


MerdekaNews.com, Aceh - Pengurus Wilayah Perhimpunan Remaja Mesjid Dewan Mesjid Indonesia Provinsi Aceh (PW Prima DMI Aceh) melangsungkan pelantikan untuk yang pertama kalinya. Pelantikan ini mengusung tema "Membangun Kemaslahatan Ummat Dalam Rangka Menghadirkan Islam Rahmatal lill'alamiin".

Ketua Umum terpilih hasil Musyawarah Wilayah Pertama adalah Teuku M.Rezeki, Putra Asli Daerah berasal dari Aceh.

Pelantikan Pengurus Wilayah ini dilantik langsung oleh  Pengurus Pusat Perhimpunan Remaja Mesjid Dewan Mesjid Indonesia (PP Prima DMI)  yang diwakili oleh saudara Ahmad Arafat dan didampingi juga oleh saudara Muhammad Kholis Manik.

PW Prima DMI Aceh

"Alhamdulillah, selamat dan semangat berjuang!! Untuk pengurus wilayah Aceh yang baru diresmikan" tutur Arafat dalam sambutannya.

"Perkuat konsolidasi organisasi, tentukan segera program prioritas, dan jalin komunikasi koordinasi dan silaturrahmi kepada berbagai pihak" tambahnya sekaligus menutup sambutannya.

Pelantikan PW Prima DMI Aceh Pertama ini juga dihadiri beberapa pejabat Daerah, dan Perwakilan-Perwakilan Pengurus Prima DMI Daerah serta OKP Daerah. (Azwar Anas)
Selengkapnya »

Api Melahap 4 Rumah Warga Galagah, Tidak Ada Korban Jiwa

MerdekaNews.com, Amuntai - Minggu, 16 September 2018 terjadi kebakaran di desa Galagah kec. Sungai Tabukan kab. Hulu Sungai Utara prov. Kalimantan Selatan, tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Karena ketika api mulai menyala, warga langsung berhamburan keluar rumah untuk memadamkan api. beruntung api cepat dipadamkan.

Hasil pantauan tim MerdekaNews.com di lokasi kejadian (16/9/18) Api telah menghanguskan 4 rumah warga, terlihat juga banyak warga yang memadati lokasi untuk membantu mencari surat-surat atau pun benda berharga yang mungkin tidak terbakar, ataupun hanya sekedar melihat lokasi pasca kejadian kebakaran.

Belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran tersebut, namun akibat kebakaran yang terjadi, 4 warga yang rumahnya terbakar diperkirakan mengalami kerugian puluhan juta rupiah.
   
"Belum tahu penyebabnya" ucap Rafiki salah seorang warga sekitar pada tim MerdekaNews.com

Menurut salah seorang warga lainnya, kejadian terjadi pada dini hari sekitar pukul 04.00 Wita. Api menyala dari rumah salah seorang warga dan dengan cepat api menjalar ke rumah sebelah hingga membuat 4 rumah terbakar.

"Kejadian terjadi sekitar jam 4 shubuh tadi" Ujar Parhani saat kami hubungi melalu WhatsApp. 

Saat ini telah dipasang garis polisi, dan sedang diteliti sumber api yang menyebabkan terjadinya kebakaran. (Azwar Anas)

Selengkapnya »

Ini Kata Ustadz Abdul Somad Tentang Vaksin MR

MerdekaNews.com - Saat ini masyarakat muslim tengah dibuat bingung mengenai Measless Rubella (MR), dikarenakan isi kandungannya terdapat enzim yang diambil dari babi dan organ tubuh manusia, sehingga diragukan kehalalannya, ditambah lagi banyaknya kejadian negatif pasca imunisasi vaksin tersebut, mulai dari anak SD lemas satu kelas, anak mendadak buta, anak tiba-tiba lumpuh, dan masih banyak kejadian yang membuat masyarakat sangsi untuk mengimunisasi putra putrinya. Dan dipengaruhi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap tidak konsisten dalam memberikan fatwa tentang vaksin MR tersebut, dari awalnya mengatakan haram, lalu dikemudian hari mengatakan mubah (boleh).


Dilansir dari Liputan6.com, Ustadz Abdul Somad menyentil persoalan halal-haram vaksin Measless Rubella (MR). Ia menyampaikan, sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan sertifikasi halal vaksin. Abdul Somad mengutip pernyataan tersebut dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain.

Pembicaraan vaksin MR diungkapkan Abdul Somad dalam sebuah ceramah. Penggalan pembicaraan itu diunggah di akun Ngaji Mantap pada 13 Agustus 2018 berjudul Halal - Haram Suntik Vaksin Rubela - Ustadz Abdul Somad, Lc. MA. Dari pantauan Health Liputan6.com, unggahan sudah ditonton 9.838 kali sampai saat artikel ini ditayangkan.

Agar lebih dipahami pendengar, Abdul Somad menggambarkan soal halal-haram vaksin dengan pilihan mati dan makan babi.

"Kita berada di antara dua pilihan, mati atau makan babi. Pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Kalau masuk hutan, pilih makan babi atau mati? Kalau ada yang bilang, 'Aku mati aja.' Itu enggak boleh, pastinya makan babi-lah," Abdul Somad menjelaskan dalam video ceramahnya, ditulis Rabu (12/9/2018).

Kalau takut anak-anak cacat atau sakit akibat tidak diberi vaksin MR, maka boleh memakai hukum darurat itu (tak boleh mati). Suntik vaksin MR boleh dilakukan karena takut mati, Ustadz Somad menjelaskan.

Fatwa MUI Yang Bersifat Mubah

Terkait vaksin MR, Fatwa MUI menyatakan vaksin MR yang diproduksi oleh Serum Institute of India (SII) boleh dilanjutkan penggunaannya meski dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. Keputusan mengenai vaksin MR ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR dari SII untuk Imunisasi.

Pernyataan ini dibuat setelah MUI mengumpulkan data-data dan mendengarkan berbagai penjelasan dari para ahli serta bersidang di Kantor MUI Pusat, Jakarta. Komisi Fatwa menyebutkan penggunaan vaksin SII ini dibolehkan atau sifatnya mubah karena belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

Berdasarkan penelitian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), ada dua kandungan yang menyebabkan vaksin MR haram. Pertama kandungan kulit dan pankreas babi, kedua organ tubuh manusia yang disebut human diploid cell.

Kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

"Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Hasanuddin.

Terlindungi dari Rubella

Vaksin MR menciptakan kekebalan kelompok/komunitas, sehingga melindungi seseorang yang belum vaksin MR dan ibu hamil.

Menurut Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Soedjatmiko saat ditemui di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, vaksin MR untuk memutus mata rantai rubella agar tidak menular pada ibu yang akan hamil atau sedang hamil.

Virus rubella yang menular pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Kondisi ini dikenal dengan sindroma rubella kongenital. Akibatnya, bayi dapat mengalami pengapuran otak, tuli, kelainan jantung, dan keterlambatan perkembangan.
Selengkapnya »

FORMAPPI Temukan Fakta 2074 Caleg Tak Mau Publikasi Profil

MerdekaNews.com - 17 April 2019 kita akan melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota dan Presiden / Wakil Presiden.


Dilansir dari tirto.id - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan fakta dalam Daftar Calon Sementara (DCS) ada 2.074 caleg tidak mau profilnya dipublikasikan.

“Berdasarkan data di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 2.074 caleg tidak mau profilnya dipublikasi. Apakah ini strategi dari partai untuk menyembunyikan keadaan para caleg?" ujar peneliti Formappi Lucius Karus di kantornya, Jumat (14/9/2018).

Karus berpendapat, ketidaktersediaan profil caleg dapat membuat pemilih bingung lantaran tidak mengetahui sosok caleg secara mendalam, misalnya perihal latar belakang dan rekam jejak. Ada tiga sebab kenapa profil itu tidak ditampilkan.

Pertama, menurut dia, ialah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui publik, sehingga masyarakat tidak bisa mengkritisi si calon.

Kedua, KPU seolah tidak mampu menjalankan peran. “KPU punya wewenang agar caleg menampilkan profil. Kami mempertanyakan integritas KPU, apakah KPU diduga menyembunyikan data para caleg sementara yang menjadi mantan napi korupsi?" ucap Lucius.

Ketiga, jika penyembunyian ini merupakan kolaborasi caleg dan KPU, artinya kedua pihak telah melanggar hak para pemilih untuk mendapatkan informasi detail soal caleg.

Berdasarkan hasil penelusuran Formappi, Partai Demokrat menjadi partai dengan caleg terbanyak yang tidak mau memberikan profilnya, yakni 570 orang. Diikuti dengan Perindo (550 caleg), Nasdem (344 caleg), Garuda (216 caleg) dan PDIP (107 caleg). (*)
Selengkapnya »